Selamat Datang Politik Pokok Tanpa Tokoh”: Era Baru Demokrasi atau Krisis Kepemimpinan?
Koran Depok — Selamat Datang Politik Di tengah dinamika politik nasional pasca-Pemilu 2024, publik kini dihadapkan pada fenomena baru yang oleh sebagian pengamat dijuluki sebagai era “politik pokok tanpa tokoh”. Sebuah ironi politik yang mencerminkan pergeseran tajam dari politik berbasis figur karismatik ke arah pragmatisme kepentingan dan struktur kekuasaan yang impersonal.
Frasa ini mengemuka dalam diskusi publik yang digelar oleh Lembaga Studi Politik dan Demokrasi (LSPD) di Jakarta, menyikapi kecenderungan terkini di mana gagasan-gagasan politik justru berjalan tanpa kehadiran figur sentral yang kuat, dan keputusan strategis kerap diambil oleh kolektif elite tanpa wajah yang dominan di mata publik.
Politik Tak Lagi Butuh Tokoh?
Fenomena ini mencuat setelah kontestasi politik nasional menunjukkan kecenderungan “penghilangan wajah-wajah lama”, diikuti oleh naiknya peran teknokrat, buzzer politik, dan tim-tim bayangan. Partai-partai besar pun cenderung mengedepankan struktur dan konsensus internal ketimbang mendongkrak nama tokoh tertentu.
Menurut Dr. Luhur Santosa, pengamat politik dari Universitas Paramadina, fenomena ini adalah gejala bahwa politik Indonesia sedang mengalami transisi dari politik personalistik ke politik institusional.
Dulu politik kita sangat tergantung pada figur—dari Soekarno, Soeharto, hingga Jokowi. Tapi kini kita menyaksikan kebijakan bisa lahir tanpa tokoh dominan di permukaan. Ini bisa jadi kemajuan, tapi juga bisa jadi krisis arah,” ujar Luhur.
Kuat di Sistem, Lemah di Figur?
Walaupun pada permukaan terlihat lebih rasional dan sistemik, banyak pihak khawatir bahwa politik tanpa tokoh justru menyulitkan rakyat untuk melakukan kontrol sosial. Tanpa figur yang jelas untuk dimintai pertanggungjawaban, arah kebijakan bisa menjadi kabur, dan ruang kritik menjadi tumpul.
Politik pokok tanpa tokoh juga memunculkan pertanyaan: siapa yang sebenarnya menggerakkan roda pemerintahan? Apakah benar dipimpin oleh presiden dan kabinet, atau oleh jejaring elite yang tak tampak di mata publik?
Masyarakat bisa kehilangan pegangan ketika tak ada simbol atau pemimpin yang mereka percaya. Ini bisa melemahkan partisipasi publik dalam demokrasi,” kata Yenny Rahma, peneliti politik dari LIPI.
Di Balik Ketiadaan Tokoh, Ada Penguatan Struktur?
Namun tidak semua pandangan melihat ini sebagai hal negatif. Bagi sebagian akademisi, hilangnya ketergantungan pada tokoh bisa menjadi indikasi kematangan demokrasi. Sistem mulai bekerja, dan partai politik mulai berfungsi sebagai institusi kolektif, bukan sekadar kendaraan tokoh.
Selama ini kita mengandalkan figur. Begitu figur turun panggung, semua ikut runtuh. Mungkin sekarang saatnya kita bergantung pada sistem, bukan individu,” kata Prof. Nurul Huda, guru besar Ilmu Politik UGM.
Tanda-tanda pergeseran ini juga terlihat dari berkurangnya kultus individu dalam partai. Bahkan partai-partai besar seperti PDIP, Golkar, dan Gerindra mulai melakukan regenerasi internal tanpa ‘menjual’ tokoh tunggal di publik. Begitu pula di pemerintahan, keputusan-keputusan strategis mulai dibicarakan secara tim, bukan lagi berbasis perintah personal.
Selamat Datang Politik Risiko Kekosongan Moral dan Arah
Meski demikian, pengamat budaya politik Sulistyo Pranoto mengingatkan bahwa transisi ke politik tanpa tokoh tidak boleh menghilangkan nilai kepemimpinan moral.
Rakyat butuh contoh, panutan. Politik yang hanya teknokratik bisa efektif, tapi dingin. Tanpa tokoh, kita kehilangan narasi, kehilangan semangat kolektif,” ujarnya.
Menurutnya, figur dalam politik tidak hanya penting untuk elektabilitas, tapi juga untuk simbol harapan dan orientasi kebijakan.
Penutup: Antara Era Baru atau Tanda Tanya?
Fenomena “politik pokok tanpa tokoh” mungkin belum final untuk disimpulkan sebagai krisis atau kemajuan.
Pertanyaannya, apakah rakyat siap dengan politik yang tidak lagi memuja tokoh, namun juga belum tentu mengerti siapa yang mengambil keputusan penting?
