Dukung Gubernur Protes Pemangkasan TKD: Dampaknya Langsung ke Masyarakat Daerah”
Koran Depok – Dukung Gubernur Protes oleh pemerintah pusat terus bergulir. Kali ini, suara penolakan datang dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang menyatakan dukungan terbuka terhadap protes para gubernur. Mereka menilai, kebijakan tersebut tidak hanya mengganggu roda pemerintahan di daerah, tapi juga langsung berdampak pada kehidupan masyarakat di lapisan bawah.
Menurut sejumlah anggota DPR, pemangkasan anggaran daerah tanpa kajian komprehensif dan keterlibatan pemerintah daerah justru akan melemahkan pelayanan publik, infrastruktur, serta program sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Kami mendukung langkah para gubernur yang bersuara. Ini bukan hanya soal angka di atas kertas, ini soal kebutuhan dasar rakyat — pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa. TKD bukan dana sisa, tapi napas pembangunan daerah,” tegas salah satu anggota Komisi XI DPR RI dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Rabu (9/10/2025).
Dukung Gubernur Protes Apa Itu TKD dan Mengapa Dipangkas?
TKD adalah skema pendanaan dari pemerintah pusat ke daerah, mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan lainnya. Dana ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai layanan dasar hingga program pembangunan.
Namun dalam rancangan APBN 2026, terjadi penurunan alokasi TKD secara signifikan di beberapa provinsi dan kabupaten/kota. Alasannya beragam: efisiensi anggaran, penyesuaian target nasional, dan penilaian terhadap kinerja belanja daerah.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas daerah. Namun, para kepala daerah dan kini DPR, mempertanyakan mekanisme penilaian yang dianggap sepihak.
Baca Juga: 2 Tahun Perang Gaza Seberapa Kuat Hamas Sekarang?
Dampak ke Daerah: Pembangunan Terancam Mandek
Beberapa daerah melaporkan bahwa pemangkasan ini membuat program-program vital seperti pembangunan jalan desa, fasilitas kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal tertunda. Bahkan, beberapa proyek infrastruktur yang sudah direncanakan terancam dibatalkan.
Anggota DPR dari daerah pemilihan luar Jawa menilai bahwa daerah tertinggal akan paling merasakan efek pemotongan ini. Mereka menilai, pemerintah pusat seharusnya tidak menggunakan pendekatan ‘satu kebijakan untuk semua’ tanpa memperhatikan karakteristik daerah.
Yang paling terkena dampaknya adalah daerah-daerah kecil yang masih tergantung pada TKD. Kalau ini terus berlanjut, ketimpangan akan makin lebar,” ujar salah satu legislator asal Sumatera Barat.
Seruan Evaluasi dan Dialog Ulang
DPR mendorong agar pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemangkasan TKD. Mereka juga mengusulkan agar Kementerian Keuangan melibatkan pemerintah daerah secara aktif dalam penentuan alokasi, serta membuka ruang dialog agar keputusan tidak sepihak.
Beberapa fraksi bahkan mewacanakan pembentukan panitia kerja (panja) untuk mengkaji lebih lanjut soal dampak pemotongan TKD terhadap program-program nasional di daerah, terutama yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan, pembangunan SDM, dan penguatan ekonomi lokal.
Penutup: Pembangunan Tidak Bisa Berjalan Sendiri
Dukungan DPR terhadap protes para gubernur memperjelas satu hal: pembangunan nasional tidak bisa berjalan tanpa kekuatan daerah
