Data Mabes Polri 300 Polisi Aktif di Jabatan Manajerial, Ribuan di Staf Non-Struktural
Koran Depok — Data Mabes Polri Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menyampaikan klarifikasi penting mengenai penugasan anggota aktif Polri di luar struktur organisasi kepolisian. Berdasarkan keterangan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, per 16 November 2025 terdapat sekitar 300 anggota Polri yang menempati jabatan manajerial di kementerian dan lembaga (K/L), sementara lebih dari 4.000 personel lainnya bertugas sebagai staf pendukung.
Komposisi Penugasan
Anggota polisi yang menduduki jabatan manajerial berkisar 300-an personel, menempati posisi eselon seperti I.A, I.B, II.A, III.A, dan IV.A, termasuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, Madya, dan Pratama.
Sedangkan dari total sekitar 4.351 personel Polri yang bertugas di luar struktur Polri, banyak yang berada dalam peran seperti staf, ajudan, pengawal, koordinator, penyidik, dan fungsi pendukung lainnya.
Menurut Polri, tidak semua personel tersebut mengisi posisi strategis yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan.
Baca Juga: Drone Misterius Muncul di Bandara Eropa, Picu Kekhawatiran Perang Hibrida Rusia
Mekanisme Penempatan
Polri menjelaskan bahwa penempatan anggotanya ke kementerian dan lembaga sipil dilakukan melalui mekanisme resmi:
Asesmen Kompetensi
Kandidat dari Polri kemudian dievaluasi melalui asesmen kompetensi oleh SSDM Polri, untuk menilai kecocokan dengan posisi yang dibutuhkan di K/L.
Keputusan Presiden / Menteri
Kontekstual: Putusan Mahkamah Konstitusi
Klarifikasi Polri ini muncul menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang melarang anggota aktif Polri menjabat posisi sipil secara rangkap.
Polri pun membentuk tim kerja (pokja) untuk mengkaji implikasi putusan MK tersebut dan menata kembali kebijakan penugasan luar struktur.
Data Mabes Polri Analisis Implikasi
Isu Meritokrasi dan Transparansi
Mekanisme asesmen kompetensi dan persetujuan Presiden/menteri menunjukkan bahwa proses penugasan tidak sembarangan. Namun, kritik bisa muncul seputar potensi konflik kepentingan, ketika polisi aktif mengisi posisi sipil penting.
Efek Putusan MK
Dengan larangan rangkap jabatan dari MK, Polri harus meninjau ulang banyak penugasan.
Manfaat bagi K/L
Kehadiran anggota Polri di lembaga sipil bisa memberikan keahlian khusus, terutama dalam keamanan, investigasi, dan pengelolaan risiko. Dari sisi kementerian, ini bisa meningkatkan kapasitas teknis dan operasional.
