Mahfud MD Ingatkan Tekankan Dasar Hukum sebagai Pondasi Program MBG: Agar Tidak Jadi Persoalan
Koran Depok – Mahfud MD Ingatkan kembali mengingatkan bahwa untuk program besar dan berdampak seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), keberadaan dasar hukum yang kuat bukanlah pelengkap — melainkan prasyarat agar program itu tahan terhadap kritik, kendala, dan potensi penyimpangan.
Pernyataan Mahfud ini muncul di tengah sorotan publik dan kelemahan regulasi yang menyertai implementasi awal program MBG. Berikut garis besar kritik dan harapan yang disampaikan:
Mahfud MD Ingatkan Program MBG & Sorotan terhadap Payung Hukumnya
Pemerintah meluncurkan program MBG pada Januari 2025 dengan tujuan menyediakan menu bergizi bagi siswa di sekolah.
Namun, sejak awal, banyak pihak — termasuk LSM, pengamat anggaran, dan lembaga pengawas — mempertanyakan dasar hukum program tersebut.
Misalnya, Transparency International Indonesia menyebut bahwa hingga saat ini belum ada Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum resmi untuk MBG.
Pun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan bahwa keterlibatannya dalam MBG belum memiliki landasan hukum formal yang jelas (apakah melalui instruksi presiden atau MoU).
Legislator dari Komisi IX DPR juga mengingatkan perlunya dasar hukum seperti Perpres atau instruksi presiden agar program ini mendapat kepastian dan efektifitas antar tingkat pemerintahan.
Kekurangan payung hukum ini berisiko menimbulkan konflik kewenangan, kurangnya transparansi, dan potensi penyalahgunaan anggaran.
Baca Juga: Heboh Penemuan Kerangka dan Kain Kafan di Proyek Perumahan Tangerang, Ternyata
Mahfud MD Ingatkan Hukum Bukan Sekadar Formalitas
Mahfud MD menekankan bahwa hukum bukan sekadar aturan formal belaka, melainkan fondasi agar sebuah kebijakan — terutama yang melibatkan dana publik besar — bisa berfungsi secara adil, tepat sasaran, dan akuntabel.
Beberapa poin penting yang menjadi sorotan Mahfud antara lain:
Kepastian Hukum Mendahului Pelaksanaan
Jika sebuah program jalan dulu tanpa landasan hukum yang kuat, akan muncul celah untuk dipersoalkan secara konstitusional maupun administratif.
Pencegahan Konflik Kewenangan
Dengan dasar hukum yang jelas, peran kementerian, instansi daerah, BPOM, atau pihak terkait bisa diatur agar tidak tumpang tindih atau saling lempar kewajiban.
Transparansi dan Akuntabilitas
Dasar hukum memberikan kerangka agar audit, pengawasan publik, dan pertanggungjawaban bisa dilakukan secara legal dan tidak semena-mena.
Daya Tahan Program terhadap Kritik & Yudisial
Jika kelak ada gugatan hukum atau audit forensik, program yang berbasis asas hukum kuat lebih mampu bertahan dan menjawab argumen kritis.
Implikasi Terhadap MBG & Tantangan di Lapangan
Karena dasar hukum MBG belum sempurna, sejumlah tantangan muncul:
Koordinasi antar instansi tidak optimal
Beberapa instansi seperti BPOM mengaku belum punya instruksi formal terlibat dalam pengawasan MBG karena belum ada aturan yang mengikat.
Kritik penggunaan anggaran pendidikan
Ada kekhawatiran bahwa anggaran MBG menyedot sebagian besar dana pendidikan, namun tanpa payung hukum resmi.
Langkah ke Depan: Memperkuat Dasar dan Pelaksanaan MBG
Segera menetapkan regulasi tingkat tinggi, seperti Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden, agar MBG memiliki landasan formal yang mengikat.
Menegaskan peran lembaga pengawasan seperti BPOM, auditor internal, dan lembaga eksternal, melalui penugasan yang tercantum dalam regulasi.
Memfungsikan pengawasan masyarakat, misalnya melalui keterlibatan masyarakat sipil, mekanisme aduan publik, dan transparansi data penerima manfaat.
Menjaga kesinambungan program secara anggaran agar tidak menjadi kebijakan jangka pendek atau politis semata.
